Asosiasi Pengendali
Pencemaran Lingkungan Indonesia

APPLI
Badan Hukum : AHU-21.AH.01.07.Tahun 2013
APPLI : Asosiasi Pengendali Pencemaran Lingkungan Indonesia. >>>> Organisasi Profesi Pengelola Lingkungan Hidup Berbasis Industri yang Bersertifikat EPCM (PPA/PPU) meliputi Praktisi, Ilmuwan, Konsultan, Kontraktor, Suplier, Vendor dan Pemerhati yang menfokuskan dalam bidang PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN di INDONESIA akibat pencemaran limbah industri - Sesuai dengan PERDA Prov. Jawa Barat No. 3 Tahun 2004 , PERDA Prov. Jawa Barat No.11 Tahun 2006, PERMEN LH No. 3 Tahun 2009 dan PERMEN LH No. 4 Tahun 2011. >>>>>> Badan Hukum Perkumpulan APPLI dari Kementerian Hukum dan HAM RI No: AHU-21.AH.01.07.Tahun 2013 >>>>>> Akta Notaris APPLI No. 1 - 10 Desember 2010 dan No. 3 - 10 Februari 2012. >>>> Rekening APPLI Bank Jabar-Banten no: 0005906342100
   
Polisi Lingkungan  

Tulisan dibawah ini diambil dari

http://www.hupelita.com/baca.php?id=60793

Wagub Dede: Indonesia Harus Memiliki Polisi Lingkungan

Bandung, Pelita
Wagub Jabar Dede Yusuf mengusulkan agar ke depan ada polisi khusus lingkungan (environmental police) yang mengawasi secara khusus dampak pencemaran diberbagai daerah. Personilnya bisa direkrut dari unit khusus Polri atau di Satpol Pamong Praja.

Masalah lingkungan sudah sangat serius, karena itu saya mengusulkan ada polisi khusus lingkungan, kata Dede saat pengukuhan Asosiasi Pengendali Pencemaran Lingkungan Indonesia (APPLI) di Savoy Homann Bandung, kemarin.
Menurut Dede Yusuf , pencemaran dan kerusakan lingkungan di Indonesia sudah sangat parah, akibatnya setiap tahun terjadi bencana alam. Untuk mencegah kesemua itu, diperlukan keberadaan polisi khusus (Polsus) lingkungan itu, kata dia.



Dia mempertanyakan, kalau ada polisi pariwisata, polisi kehutanan, dan polisi kereta api, mengapa tidak ada polisi lingkungan yang bertugas memberikan penyuluhan kepada rakyat untuk melestarikan alam dan sekaligus menindak secara hukum pelaku perusakan lingkungan.

Dede menjelaskan, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) hanya bikin regulasi dan himbauan. Pemda juga hanya bisa bikin peraturan. Sementara penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kurang efektif. Jadi, kehadiran polisi khusus yang menangani pencemaran itu sangat diperlukan, tegas dia.
Untuk mengurangi kerusakan kualitas air, Dede mengungkapkan, Pemprov Jabar akan segera mengeluarkan peraturan agar rumah harus menghadap sungai. Batas antara rumah/pabrik dan sungai juga harus di atas 15 meter.

Dengan menghadap dan dekat dengan sungai, masyarakat dan industri tidak akan buang sampah sembarangan, kata dia.
Secara kelembagaan lanjut dia, Jabar juga jadi percontohan nasional untuk program sertifikasi Manajer Pengendali Pencemaran Air (MPPA) bagi para pemilik industri. Program tersebut didanai Jetro Jepang dan mendapat dukungan penuh KLH, Departemen Perindustrian, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Jabar adalah provinsi pertama di Indonesia yang memiliki APPLI . Saya bukan ahli lingkungan tapi saya punya mimpi besar atau visi agar Jabar menjadi provinsi yang peduli lingkungan, tegas dia.

Wagub yang mantan aktor laga itu mengatakan, tantangan untuk menjadikan Jabar sebagai provinsi berbasis lingkungan hidup memang berat. Apalagi sejumlah kawasan sudah rusak akibat salah kelola, lemahnya perizinan, dan proses industri yang salah arah.

Ini tugas berat kita semua, termasuk pakar lingkungan, LSM, industri, perguruan tinggi dan masyarakat yang harus disadarkan tanpa lelah agar cinta dan peduli lingkungan, ujar Dede yang juga mantan anggota Komisi VII DPR itu. (kh)


 
Terimakasih atas kunjungannya ....Mari kita selamatkan Lingkungan Indonesia ... untuk perawatan situs ... berikan Donasi Anda via Transfer ke rekening Bank Jabar-Banten a/n: APPLI no.rek: 0005906342100 >>>>>> Promosikan produk dan jasa anda dalam website ini, hubungi email : sekretariat@appli-epcm.com
    Login Admin        @copyright 2010 APPLI ( Developed by ADITUSOFT.COM )    Date : 22/September/2017 Time 11:31